oleh

Tingkatkan Kapasitas, Anggota Dewan Dapat Bekal dari Pamong Institute

TIMIKA – Guna meningkatkan kapasitasnya sebagai wakil rakyat, baik unsur pimpinan maupun para anggota DPRD Kabupaten Mimika, mengikuti kegiatan workshop peningkatan kapasitas di Bekasi, Jawa Barat sejak Selasa lalu. Workshop peningkatan kapasitas wakil rakyat ini difasilitasi oleh Pamong Institute.

Ada beberapa hal yang didapat oleh para anggota dewan setelah mengikuti workshop ini, sebab sudah cukup lama mereka tidak mengikuti kegiatan serupa dengan materi presentasi oleh Pamong Institute.

Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan, Jumat (19/3) saat dihubungi Radar Timika mengatakan, workshop diikuti oleh para wakil rakyat guna meningkatkan kapasitas dan kinerja dari para pimpinan dan anggota dewan.

Dalam workshop ini, dewan mendapat pembekalan lagi karena sudah cukup lama tidak mengikuti kegiatan serupa. Di mana,  para anggota dewan mendapatkan penyegaran dalam hal aturan serta peran serta dalam berpartai politik.

“Teman-teman cukup antusias mendengarkan diskusi dan materi soal aturan Parpol dan dana pembinaan Parpol, hal seperti ini belum pernah kami dapatkan  sehingga kami bisa refresh lagi,” ujarnya.

Dikatakan Jhon Tie, berlatar belakang dari Partai Politik, banyak hal yang belum diketahui soal aturan di Parpol. Pamong Institusi sendiri memberikan banyak masukan dan diskusi tentang Parpol itu sendiri.

Dari kegiatan ini, ke depannya jelas Jhon Tie, para wakil rakyat mendapat yang pembekalan bisa lebih mengetahui bagaimana bernaung di partai dengan tanggung jawab, loyal dan apa kontribusi yang dilakukan untuk partainya masing-masing.

Untuk diketahui, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan secara eksplisit bahwa DPRD memiliki tiga fungsi,yaitu: (1) pembentukan Peraturan Daerah (popular dengan istilah legislasi); (2) anggaran; dan (3) pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak.

Namun pelaksanaan fungsi DPRD seringkali tidak mudah dilakukan karena menyangkut proses politik yang rumit dan kompleks. Para anggota DPRD harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan, misalnya antara kepentingan partai politik yang mencalonkan dirinya dengan kelompok-kelompok masyarakat yang telah memberikan dukungan kepadanya selama proses pemilihan. Pada saat yang sama, posisinya dengan segala macam kepentingan didalamnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, juga harus tetap dipertimbangkan. Proses politik pada saat Pemilu Legislatif yang high-cost juga menjadi faktor yang membentuk perilaku anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Situasi ini telah berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *