oleh

DPRD Nyatakan Kesiapan Sukseskan PON XX

TIMIKA – Guna mensukseskan ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021, 35 anggota dewan siap mendukung pemerintah secara penuh. Para anggota dewan siap terlibat dalam pelaksanaan even skala nasional ini. Untuk itulah, guna memantapkan keterlibatan dewan dan mengingatkan kembali akan tupoksi mereka, para wakil rakyat mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng, Selasa (6/4) di Ruang Serbaguna Gedung DPRD.

Robby Omaleng mengatakan dalam rapat tersebut ia selaku pimpinan kembali mengingatkan peran dan tugas dari semua wakil rakyat dalam keikutsertaanya mensukseskan PON di Kabupaten Mimika.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan salah satu bentuk keterlibatan dewan seperti pada fungsi yang melekat yakni fungsi pengawasan.

“Keterlibatan dewan itu penting dalam PON XX Tahun 2021 ini. Fungsi pengawasan dewan itu yang perlu,” ujarnya.

Nantinya pada pelaksanaan PON ini sebut Robby, para dewan bisa dilibatkan oleh Panitia Sub PB PON dalam rangka pengawasan terhadap beberapa venue yang dibangun di Timika. Dengan menggunakan APBD Kabupaten Mimika dalam rangka pembangunan venue, sebut Robby, tentu saja harus dikontrol dan diawasi oleh dewan.

“Pembangunan venue-venue ini kan sebagian besar menggunakan APBD, kemudian ada hal-hal koordinasi yang berkaitan dengan ini perlu keterlibatan dewan di dalam Cabor. Mereka bisa masuk dalam hal ini,” jelasnya.

Sementara itu, soal keluhan dari pemerintah yang banyak menggunakan anggaran ketimbang dari pemerintah pusat sebut Robby, memang sangat wajar. Sebab agenda PON yang merupakan even nasional ini seharusnya di-backup penuh oleh pemerintah pusat. Daerah hanya diminta untuk menyiapkan lahan guna lokasi pembangunan venue ini sebutnya, sudah dilakukan pemerintah daerah.

Dengan dibiayai sebagian besar oleh APBD kata Robby, perlu ada kejelasan apakah anggaran yang ada nantinya diganti oleh pemerintah pusat atau tidak.

Lanjutnya, untuk penggunaan anggaran yang digunakan bagi kepentingan PON ini sendiri membuat pemerintah daerah terpaksa merefokusing anggaran untuk PON. Anggaran yang tadinya akan digunakan untuk membiayai sejumlah program kerja dan pembangunan infrastruktur bagi daerah serta kepentingan masyarakat harus rela dibagi untuk hajatan nasional ini.

Disebutkan Robby, pemerintah daerah memang sangat wajar jika mempertanyakan mengapa pemerintah pusat belum menganggarkan anggaran yang penuh untuk PON. Walaupun menemui kendala seperti ini, wakil rakyat sebutnya tidak melakukan audiensi dengan Sub PB PON karena lebih melihat kepada pengawasan serta bagaimana prestasi atlit nantinya yang dapat membawa nama baik kabupaten dan provinsi Papua.

“Kita tidak ada audiensi untuk hal ini, tapi bagaimana persiapan prestasi untuk anak-anak, kita hanya laksanakan fungsi pengawasan,” imbuhnya.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *