oleh

Berutang Rp 461 M, Dinas PUPR Prioritaskan Kontraktor Lokal dan Proyek PON

TIMIKA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tunggakan terbesar sebagai dampak refokusing dan defisit APBD Tahun 2020. Totalnya mencapai Rp 461.443.621.000.

Sesuai kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika untuk dilakukannya pembayaran utang, maka Dinas PUPR sudah mengajukan seluruhnya ke BPKAD dan direview oleh Inspektorat. Hanya saja pembayaran utang belum bisa dilakukan seluruhnya tapi dua tahap.

Pada tahap pertama menurut Sekretaris Dinas PUPR, Inosensius Yoga Pribadi yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/4) pada tahap pertama pembayaran utang diprioritaskan kepada kontraktor lokal dan kontraktor pelaksana proyek pembangunan venue PON.

Pasalnya menurut Yoga, kontraktor venue PON didesak untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Deadlinenya Agustus 2021. Tapi harus diimbangi juga dengan pembayaran. Sebab pelaksanaan proyek juga terkendala masalah pembiayaan akibat refokusing dan APBD yang mengalami defisit.

“Jadi kita memaksa pihak ketiga untuk bekerja maksimal tapi pembiayaan tidak sebagaimana yang dikontrakkan. Dibayar sesuai kemampuan anggaran,” ujarnya.

Tapi Dinas PUPR sudah meyakinkan kontraktor untuk tetap bekerja agar bisa selesai tepat waktu. Mengenai pembayaran yang tertunda dipastikan akan dilakukan meskipun bertahap. Misalnya tertunggak Rp 8 miliar, akan dibayarkan Rp 4 miliar tahap pertama dan sisanya pada APBD Perubahan.

Total utang yang dilaporkan Dinas PUPR ke BPKAD seluruhnya mencapai Rp 461 miliar. Untuk pembayaran akan dipilah oleh BPKAD. “BPKAD yang mengatur mana yang dibayarkan pada tahap pertama. Sisanya dimasukkan dalam perubahan. Tapi semua akan dibayarkan,” tutupnya.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *