oleh

Pimpinan DPRD Pertanyakan Hak Mobil Dinasnya

TIMIKA – Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mimika bersama Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mempertanyakan, ke mana hak mereka kepada pemerintah soal mobil dinasnya. Sejak dilantik pada akhir 2019 lalu hingga saat ini, unsur pimpinan DPRD masih menggunakan kendaraan operasional yang disewa oleh Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD.

Padahal, jika mobil dinas mereka yang sudah ada di dealer kota Timika bisa segera dikeluarkan dan digunakan, maka tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran yang besar untuk kepentingan sewa mobil, yang selama ini digunakan untuk kepentingan tugas kedewanan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Yohanis Felix Helyanan, Senin (12/4) di ruang kerjanya. Dikatakan Jhon Tie, selama ini unsur pimpinan menggunakan kendaraan operasional yang disewa atau direntaklan oleh pihak Setwan DPRD.

“Artinya khan kita buang anggaran saja, jika tetap menyewa, setahu saya mobil, kendaraan operasional pimpinan sudah ada di dealer Hasrat Abadi tahun lalu sekitar Agustus,” jelasnya.

Lanjut Jhon Tie, berbeda dengan kepala-kepala OPD di lingkup Pemda Mimika yang sudah menggunakan mobil atau kendaraan operasional pengadaan Pemda. Namun, berbanding terbalik dengan apa yang didapat oleh unsur pimpinan DPRD dan AKD yakni para ketua-ketua Komisi di DPRD yang belum mendapat haknya untuk mendapatkan haknya dalam penggunaan mobil dinas ini.

Politisi PDIP ini mengungkapkan jika ia sendiri mempertanyakan bagaimana tindak lanjut dari penggunaan mobil dinas ini kepada pihak pemerintah sebab sampai saat ini terkesan terkatung-katung.

Sebagai pihak yang mengesahkan anggaran, Jhon Tie berharap agar apa yang menjadi hak mereka bisa diakomodir oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat memperjelas apa yang menjadi hak pimpinan dan AKD DPRD ini. Pemerintah diminta agar kerja sama dan koordinasi dengan Bagian Setwan DPRD bisa terus dilangsungkan dengan baik.

Lanjutnya, dengan koordinasi yang baik ke depan, hak-hak para wakil rakyat ini bisa berjalan dengan baik karena kegiatan pemerintahan juga sampai kini tetap berjalan sesuai program dan agenda pemerintah.

Ditambahkan Jhon Tie, jika menengok penggunaan mobil dinas yang disewa dan diberikan fasilitas kepada pimpinan dan AKD tentu hal ini akan merugikan anggaran. Jika mobil pimpinan dan AKD ini sudah bisa digunakan, maka tidak diperlukan lagi anggaran untuk sewa dari rental mobil. Walaupun sempat ada masalah pergantian atau transisi dari PPTK lama ke baru, namun mobil dinas yang menjadi hak pimpinan dewan dan AKD ini bisa diberikan.

“Jadi kami pakai mobil rental ini sudah cukup lama, mendekati satu tahun, saya minta dari pihak pemerintah bagaimana untuk membantu memfasilitasi situasi ini, karena mereka (legislatif) sudah ke luar, kalau kita terhambat ke mana,” imbuhnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *