oleh

PT Unitrade Persada Nusantara Sampaikan Pernyataan Sikap

Terkait Pembakaran Heli di Bandara Aminggaru Ilaga, Puncak

TIMIKA – Kasus pembakaran helikopter milik PT Unitrade Persada Nusantara di Bandara Aminggaru, Ilaga Kabupaten Puncak pada Minggu (11/4) lalu sangat disesalkan. Sebab hal itu akan mengganggu proses pembangunan di Kabupaten Puncak khususnya dan Papua umumnya, yang saat ini sedang gencar dilakukan pemerintah.

Hal itu disampaikan Erickson Mirino selaku Corporate Secretary PT Unitrade Persada Nusantara, didampingi Helena Kaihatu selaku Direktur, Pilot Oleksii Iegorychev serta Co-Pilot, Vitali Bondar yang keduanya berasal dari Ukraina pada konfrensi pers di Resto 66, Rabu (14/4) kemarin.

Erickson dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pihaknya sangat menyesalkan hal itu, sebab perusahaan tersebut sebagai perusahaan lokal atau dikelola oleh putra daerah Papua, ingin terus membangun Papua terutama di daerah pegunungan dimana akses transportasi sangat terbatas dan umumnya lewat udara.

Pada konferensi pers tersebut, PT Unitrade menyatakan pernyataan sikap antaralain, pertama: bahwa apa yang terjadi adalah dampak dari apa yang sedang terjadi di Papua, dan sebagai korban pihaknya sangat menyesalkannya. Bahkan menyesal saja tidak cukup, mengutuk pun apalagi.

“Kita harus mulai membongkar semua ini mulai dari akar, sehingga semua komponen harus mencari secara bersama-sama,” jelasnya.

Kedua, menurutnya, saat ini pemerintah berkomitmen fokus pada pembangunan Papua dan Papua Barat sebagai janji negara, untuk melakukan percepatan pembangunan khususnya di empat prioritas bidang utama yakni: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur. Selain itu katanya, dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di mana masyarakat Papua, membutuhkan logistik dan pembangunan seperti warga di luar Papua terutama di bagian barat Indonesia.

Ditegaskannya, dalam mengimplementasikan Membangun Papua, bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi termasuk perusahaan swasta atau lokal. namun terlepas dari tantangan utamanya masalah birokrasi terkait keterlibatan perusahaan lokal, baik secara administrasi maupun dalam proses yang berkaitan dengan  kebijakan. Sehingga ketika dalam situasi darurat pun masih diperketat dengan aturan-aturan umum, sehingga makna khusus bagi Papua sesungguhnya tidak berlaku.

“Sebagai bukti konkret ketika helikopter kami mengalami insiden di llaga dan dalam situasi emergensi pun, kami masih dikejar dengan prosedur atau aturan dari pihak umum tanpa melihat status pada aturan yang bersifat darurat,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, kehadiran helikopter milik perusahaan jenis MI8-MTV-1 REG MI815 dan UPMI862 sebagai alat transportasi di logistic di wilayah pegunungan dan terpencil di Papua membawa suasana tersendiri. Faktanya, bahwa setiap kedatangan pesawat berkapasitas 4 ton itu, membawa kabar baik. Pesawat biasanya membawa berbagai macam kebutuhan sekolah, kesehatan, bahan pokok dan material lain. Tanpa pesawat, daerah itu tidak akan bisa mendapatkan berbagai kebutuhan yang tidak dihasilkan di wilayah itu.

Di satu sisi, keamanan adalah satu-satunya momok bagi setiap perusahaan penerbangan, yang saat ini melayani di wilayah-wilayah Papua yang dianggap rawan atau tidak bersahabat.

“Kejadian yang menimpa helikopter kami sebagai bukti korban dimana situasi keamanan sesungguhnya adalah barang mahal di Papua saat ini. JIka tidak ada uang, sama dengan tidak ada keamanan. Artinya kami telah menyampaikan surat resmi (tertulis) kepada pihak berwajib, ternyata masih ada pihak lain yang mengklaim sebagai “pihak keamanan”, inilah tantangan yang terjadi.

Padahal, pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana besar ke Papua lewat Otsus dan sejak tahun 2002 ditambah dana infrastruktur mencapai Rp 98,4 triliun. Semua hal di atas berjudul “khusus”, tetapi kenyataannya regulasi terkait kebijakan kepala daerah TIDAK BERLAKU sehingga tetap mengikuti pada aturan yang sama yang dijalankan oleh provinsi lain di Indonesia yang tidak memiliki Otsus,” bebernya.

Ditegaskannya, membangun Papua harus dengan hati. Setiap orang yang hendak membangun Papua, harus juga memberikan hatinya kepada Papua. Mereka adalah orang yang terpanggil membangun Papua, guna menghasilkan generasi baru Papua yang hebat. Setiap yang  terlibat dalam pembangunan Papua harus memberikan hatinya.”Berilah hatimu kepada anak-anak Papua, maka pasti mereka akan memberikan kepadamu hatinya”.

Kemudian, pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat menekankan strategi pembangunan berbasis budaya, wilayah adat, dan fokus pada Orang Asli Papua khususnya berada di daerah terisolir dan pegunungan serta kepulauan yang sulit dijangkau dengan mengakomodasi pendekatan berbasis wilayah adat, sebab pemerintah menghargai kearifan lokal, potensi sumber daya alam lokal dan karakteristik sosial budaya di setiap wilayah adat.

Ditambahkannya, bahwa masalah yang terjadi terkait pembangunan di Papua maupun di Papua Barat dimana ada kesenjangan antara perusahaan lokal dengan perusahaan lain sehingga muncul paradigma pembangunan.

“Menyikapi masalah-masalah di Papua saat ini, seharusnya kita sebagai Bangsa Indonesia lebih melihat ke soal merasakan dan melibatkan dalam penderitaan manusia Indonesia di Papua,” ungkapnya.

Sementara itu, Helena Kaihatu selaku Direktur PT Persada menambahkan bahwa perusahaan logistic udara tersebut mempekerjakan beberapa warga negara asing seperti dari Ukraina sebagai pilot dan co-pilot dan Khazakstan selaku ground handling dan teknisi dan sisanya adalah orang Indonesia lebih khusus Orang Papua. Helikopter jenis MI8-MTV-1 REG MI815 dan UPMI862 sendiri diproduksi di Khazakstan, sehingga ketika membutuhkan spareparts, dibutuhkan waktu dan prosedur yang tidak sedikit hingga bisa tiba di Papua.

PT Persada sendiri dikatakan Helena, berbasis di Jayapura dan memiliki cabang di Jakarta, guna melayani berbagai kepentingan perusahaan. Helikopter dengan daya angkut 4 ton itu sendiri, ketika dibakar oleh para pelaku sedang berada di Bandara Aminggaru, Ilaga, Puncak. Setelah kerusakan pada bagian depan pesawat diperbaiki, dengan menanggung resiko besar, pesawat harus dibawa ke Timika dan tiba dengan selamat. “Karena kerusakan bisa diatasi dan dengan kondisi cuaca yang ekstrim, harus dibawa ke Timika,” jelasnya.

Helena menjelaskan, bahwa faktor cuaca yang sewaktu-waktu dalam hitungan singkat bisa berubah menjadi salah satu tantangan besar dalam penerbangan di Papua, sehingga dibutuhkan pilot dan pendukung yang professional.

Pilot sendiri, Oleksii Iegorychev menjelaskan bahwa sesudah menyelesaikan misi penangkutan logistic pada tanggal 31 Maret lalu, memang diketahui ada masalah pada hydrolic system sehingga karena sesudah logistic diturunkan, dalam hitungan menit harus dibawa ke Bandara Aminggaru, hingga kemudian terjadinya insiden pembakaran itu.(bom)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *