oleh

Pemprov Disebut Perlu Keluarkan Regulasi Tenaga Kerja dari Luar Papua

TIMIKA – Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika, Martinus Walilo mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk mengeluarkan regulasi soal perekrutan para tenaga kerja yang masuk di provinsi ini.

“Regulasi ini harus ada, sebab sampai kini masih banyak sarjana dan lulusan SMA/SMK yang masih menganggur, karena lapangan pekerjaan khususnya perusahaan tambang dan privatisasinya masih merekrut karyawan dari luar Papua,” sebut Martinus, Selasa (18/5).

Ia mengungkapkan, bahwa sebuah aturan terkait pembatasan mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua ke dalam sebuah regulasi untuk dilaksanakan oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di Papua perlu ada. Hal ini harus ditegaskan dalam regulasi karena sampai kini perusahaan-perusahaan yang ada di Papua khususnya di Kabupaten Mimika juga masih mendatangkan para pekerja dari luar daerah.

“Pemprov Papua ini perlu mengeluarkan regulasi untuk mendatangkan para pekerja dari luar Papua, regulasi ini penting sekali agar anak-anak di daerah ini bisa diterima di lapangan kerja sehingga tidak semakin banyak pengangguran,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, para lulusan sarjana yang ada di Timika contohnya sudah mempunyai kualitas dan kompetensi yang tidak kalah dari para lulusan sarjana di pulau Jawa dan Sulawesi. Namun, karena tidak diberi kesempatan oleh perusahaan, maka mereka terpaksa menganggur. Perusahaan sebutnya, masih memilih merekrut tenaga kerja dari luar yang harus diikutkan lagi dalam sebuah pelatihan.

Jika perusahaan yang ada bisa mengakomodir para pekerja dari Timika saja, maka tentu roda perekonomian di Kabupaten Mimika ini juga bisa semakin berkembang karena angka pengangguran menurun dan daya beli masyarakat akan meningkat.

Disisi lain, mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua memberikan kontribusi bagi daerah asal dimana tenaga kerja tersebut direkrut. Ini tentu saja akan tidak menguntungkan Kabupaten Mimika dari sisi pendapatan pajak.

“Kalau rekrut karyawan dari Timika sini, tentu saja pajak mereka untuk daerah ini, berbanding terbalik jika rekrut dari luar, pajak juga ke daerah asal mereka, ini yang harus diperhatikan,” imbuhnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *