oleh

DLH: Pembangunan TPA Iwaka Perlu Dukungan Dinas PUPR

Termasuk Tempat Pengelolaan Limbah Tinja

TIMIKA – Untuk kepentingan membangun sarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Distrik Iwaka serta sarana pendukungya, yakni pengelolaan limbah tinja, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membutuhkan dukungan penuh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dukungan dari Dinas PUPR sangat penting sebab dinas teknis inilah yang mempunyai kewenangan untuk membangun TPA bersama sarana pendukungnya.

Dinas PUPR diharapkan dapat mendukung program yang dicanangkan oleh DLH agar ke depanya lokasi TPA Iwaka Di Distrik Iwaka ini bisa terus digunakan sebagai lokasi pembuangan akhir sampah dari daerah ini. Dengan lokasi TPA yang dibangun sesuai standart, maka dampak negatif yang ditimbulkan tidak akan merusak lingkungan sekitarnya.

Kepala DLH, Ir Limi Mokodompit, Kamis (20/5) menyebut, kewenangan untukpembangunan TPA dan instalasi pembuangan limbah tinja adalah kewenangan PUPR. Pihaknya sendiri  kata Limi, sudah mempunyai program kerja untuk pengelolaan TPA Iwaka, namun masalah lahan harus jelas dan ini menjadi kewenangan teknis dinas lain.

Jika pengelolaan TPA Iwaka nantinya tidak dilakukan sesuai standart, maka dikhawatirkan dampak negatif akan diterima oleh lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

“Kita tidak ingin dengan limbah ini masyarakat terkena dampak untuk kwalitas air. Pori-pori tanah tinggi, akibatnya kita konsumsi air tidak sehat. Saya harapkan PUPR juga siapkan fasilitas di TPA,” jelasnya.

Lanjut Limi, pihaknya pun telah mempunyai rancangan master plan untuk antisipasi adanya dampak dari TPA Iwaka ini. Di mana, 2 tahun lalu sudah diprogramkan untuk TPA dan mengusulkan ke PUPR agar lahan TPA ini bisa diperluas yakni ditambah 20 ha untuk kepentingan pusat daur ulang, sanitary landfill, namun rupanya belum terealisasi sampai tahun 2021 ini.

“Bagaimana mau bangun pusat daur ulang, inserenator sampah medis kami terkendala lahan. Kementerian Lingkungan sudah ada, namun lokasi yang belum ada. Pusat daur ulang minimal 2 hektar dan inserenator 2 hektar. Kalau sudah dibangun oleh Dinas PUPR, maka operasional bisa kami usulkan,” imbuhnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *