oleh

Sekda Sidak ke Dua Distrik dan Tiga Kelurahan

TIMIKA – Setelah mengunjungi 8 distrik di wilayah pesisir, Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael Gomar, SSTP MSi melanjutkan agenda inspeksi mendadak ke distrik dan kelurahan yang ada di pinggiran Kota Timika. Kamis (17/6) kemarin, Sekda mengunjungi dua distrik dan tiga kelurahan dimulai dari Distrik Mimika Timur, Kelurahan Wania, Distrik Wania, Kelurahan Wonosari Jaya dan Kelurahan Kamoro Jaya.

Meski lebih baik dibandingkan distrik di pesisir, namun Sekda juga masih menemukan persoalan yang sama yaitu adanya beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang malas. Namun dari sisi pelayanan masih lebih baik dibanding distrik pesisir yang memang jarang aktif.

Distrik di wilayah pinggiran dan kota, masih lebih aktif dalam menjalankan pelayanan. Sebagian besar pegawainya juga aktif. Hanya saja sedikit terganggu sejak honorer diberhentikan karena selama ini honorer yang diberdayakan di distrik. Sehingga distrik meminta agar honorer segera diaktifkan kembali.

Sementara di wilayah pesisir, baik pelayanan maupun pegawai jarang berada di tempat tugas.

“Secara khusus di wilayah pedalaman atau pesisir memang bahkan ada pejabat tingkat distrik yang sama sekali tidak pernah turun di wilayah pesisir. Bahkan masyarakat juga tidak mengenal pejabat tersebut. baik itu kepala distrik, sekretaris distrik, kasubbag, kepala seksi di tingkat distrik termasuk honorer dan juga PNS, staf PNS yang ada di distrik,” ungkapnya.

Terkait PNS yang tidak disiplin apalagi tidak pernah berkantor, Sekda sudah memerintahkan para kepala distrik dan lurah untuk mengusulkan nama-nama tersebut agar diberikan sanksi. Pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang tidak pernah bekerja selama dua minggu maka langsung dilakukan pemblokiran hak berupa uang makan dan insentif. Jika sudah mencapai 46 hari maka langsung dipecat.

Bagi distrik yang ada dalam wilayah kota, Sekda berharap agar bisa melakukan perubahan pelayanan publik kepada masyarakat mulai dari tingkat kelurahan dan distrik. Dikatakannya, itu semua tergantung dari kepala distrik sebagai pemimpin dalam menegakkan kedisiplinan kepada para pejabat di kelurahan dan distrik.

Selain distrik dan kelurahan, Sekda juga menyempatkan waktu untuk mengunjungi Puskesmas Mapurujaya. Persoalan yang ditemui sama, yakni yang aktif lebih banyak honorer dibanding PNS. Beberapa PNS dilaporkan hanya masuk lima atau 10 hari dalam sebulan. Teguran sudah diberikan oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha tapi kembali mengancam dan ngotot harus dibayarkan haknya.

Sekda sudah meminta nama-nama PNS Puskesmas Mapurujaya yang disebutkan malas untuk selanjutnya dipanggil dan diberi sanksi. “Ada hukuman yang diberikan kepada PNS yang tidak aktif. Hak tidak boleh dibayarkan. Uang makan dan insentif sesuai kehadiran,” tegasnya.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *