oleh

Apakah Vaksin Covid-19 di Indonesia akan Tetap Gratis ?

Oleh: Yurizky Agiel Cahaya Kamila

PEMERINTAH di seluruh dunia telah menerapkan berbagai tindakan pencegahan dalam menanggapi penyebaran global Covid-19. Keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk kembali ke kehidupan normal adalah memastikan penyebaran virus dapat diperlambat sekaligus mempercepat penelitian dan pengembangan teknologi diagnostik, ketersediaan alat dan perawatan medis yang memadai, termasuk vaksin. Vaksin biasanya mengandung agen, menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit, yang dalam kondisi lemah atau membunuh bentuk mikroba, racunnya, atau protein permukaannya. Namun dalam perkembangannya, masih banyak negara yang belum memiliki teknologi dan infrastruktur yang mampu melakukan pengadaan vaksin, apalagi pengetahuan tentang hal ini seringkali dimonopoli oleh perusahaan- perusahaan dari negara maju. Indonesia sendiri mengalami keterbatasan infrastruktur dan teknologi, sehingga pengadaan vaksin masih memerlukan kerjasama dengan negara lain melalui diplomasi bilateral dan multilateral.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah berjalan, namun masih terdapat kekacauan selama pelaksanaan. Adanya kerumunan pada saat pemberian vaksinasi, adanya masyarakat yang meninggal setelah melakukan vaksin, dan belum jelasnya kriteria orang yang dapat diberi vaksin. Seperti orang yang mempunyai riwayat penyakit sehingga perlu diberikan penanganan khusus dan pemeriksaan terlebih dahulu, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan kekurangan. Situasi ini membutuhkan pemerintah Indonesia untuk membuat elaboratif dan regulasi yang komprehensif yang membutuhkan kapasitas untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin, untuk memberikan penilaian pada tingkat keterjangkauan warga untuk vaksin Covid-19, dan mekanisme yang jelas dari pelaksanaan vaksinasi.

Selain fakta bahwa sebagian besar negara, termasuk Indonesia telah mengalami beberapa wabah yang dapat diatasi dengan vaksinasi, setiap wabah membutuhkan perbedaan pendekatan untuk mengatasi. Niat yang mendasari urgensi regulasi vaksin Covid-19 adalah untuk mengatur dan mengontrol faktor pendukung keberhasilan Covid-19 imunisasi vaksin dan ketersediaan berkelanjutan dari Pasokan vaksin Covid-19. Mulai dari pengadaan vaksin, menetapkan peta jalan wilayah yang akan didistribusikan dan target penerima vaksin, spesifik mekanisme dan waktu yang tepat dari vaksin distribusi, mekanisme pendanaan dan kemampuan warga citizen untuk membeli vaksin, pengawasan dan penegakan hukum regulasi, dan sinergi antara pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk menjamin ketersediaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan imunisasi vaksin Covid-19 efektif.

Penting untuk pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan dan menciptakan ketentuan yang tidak hanya berfokus pada pengadaan vaksin tetapi juga pada perluasan dan memperkuat kerjasama dengan menerapkan kerangka kesehatan internasional yang membahas interkonektivitas untuk memastikan transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta menciptakan suatu sistem respon cepat. Salah satu ketentuan menyatakan bahwa harga untuk jenis barang yang sama Vaksin Covid-19 dapat bervariasi tergantung pada sumbernya penyedia dan jangka waktu kontrak. Ketentuan ini dapat menimbulkan kerancuan dalam pengaturan yang tepat harga vaksin Covid-19, dan dapat menyebabkan ketidakstabilan stok vaksin karena kondisi warga cenderung membeli vaksin lebih murah daripada yang mahal.

Yang paling mengkhawatirkan adalah pemerintah tidak dengan jelas menyatakan apakah vaksin Covid-19 akan bebas dari biaya apapun atau harus dibayar, mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan penjelasan lebih lanjut untuk menetapkan harga minimum dan maksimum untuk vaksin sendiri dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomis dan kondisi warga negara Indonesia. Kita harus mengakui bahwa arus situasi ekonomi konsekuensi langsung dengan Covid-19 yang parah dan luas memberatkan kegiatan ekonomi warga dan terjadinya penambahan tingkat pengangguran yang mengakibatkan dana yang tidak memadai untuk membeli vaksin Covid-19.

Oleh karena itu, penting untuk pemerintah menetapkan kisaran harga dan sebagai alarm bagi industri farmasi untuk menemukan suatu Vaksin Covid-19 dengan harga lebih terjangkau. Karena ruang lingkup ketentuan hanya disebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 meliputi kriteria dan skala prioritas penerima vaksin, waktu dan tahapan vaksinasi, serta standar pengobatan vaksinasi, tanpa menjelaskannya lebih lanjut.

Selain itu pemerintah harus selalu memastikan ketersediaan vaksin. Pada dasarnya, kunci untuk memastikan ketersediaan Vaksin Covid-19 sedang dalam tahap pendistribusian yang perlu dijabarkan lebih lanjut berdasarkan beberapa pertimbangan; mulai dari prosedur skema vaksinasi massal, dan mekanisme untuk menjaga kualitas vaksin dalam tahap distribusi. Mungkin bisa menjadi kesempatan untuk berakselerasi herd immunity sebagai istilah untuk mengimunisasi populasi dari penyakit menular akibat vaksinasi, pemerintah harus mengambil perhatian yang mendalam pada perencanaan kerangka kerja untuk skema vaksin massal karena fakta bahwa tidak ada mekanisme vaksin massal yang disebutkan atau dijelaskan dalam ketentuan peraturan presiden dan untuk meyakinkan bahwa konsep vaksinasi massal akan tidak membuat klaster baru penularan virus Covid-19.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebagai pertimbangan, potensi risiko peningkatan Covid-19 penularan yang terkait dengan vaksinasi massal prosedur yang berkorelasi dengan pertemuan besar yang memperkuat penularan Covid-19 dari orang ke orang yang dapat meningkatkan kemungkinan untuk membuat klaster baru Penularan Covid-19. Analisis geografis sebaran yang perlu dipetakan pada wilayah yang terdiri dari wilayah dengan kepadatan populasi yang tinggi terkena dampak virus Covid-19 untuk menilai dan memantau wilayah sebelumnya menyebarkan dan mendistribusikan vaksin ke daerah tersebut, yang dapat berhasil diwujudkan jika ada koordinasi dan sinergi yang kuat antar aktor negara seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan akses yang adil, distribusi yang aman, dan ketersediaan jika Vaksin Covid-19. Strategi penetapan vaksinasi yang jelas dengan menetapkan skala prioritas untuk penerima vaksin yang lebih mengutamakan kelompok yang lebih rentan terinfeksi virus Covid-19, namun tidak terbatas pada tenaga kesehatan, pegawai negeri, dan masyarakat sipil.

Pandemi Covid-19 telah muncul sebagai peran penting bagi masyarakat-masyarakat untuk mengisi kesenjangan pemerintah dalam respon nasional dan global ini . Situasi pandemi Covid-19 membutuhkan peran aktif pemerintah sebagai pihak yang memiliki sumber daya untuk memberikan jaminan sosial bagi warganya. Di situasi ini, idealnya pemerintah harus bertindak sebagai jangkar yang mampu menjaga keseimbangan sistem sosial di wilayahnya melalui tindakan untuk menegakkan ketertiban. (*)

Penulis adalah: Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *