oleh

Dialog Solusi atas Polemik Revisi UU Otsus (Bagian 2/Habis)

Oleh: Thomas Ch. Syufi

Dialog

Dengan realitas polemik demikian, berarti kita tidak harus larut dalam perdebatan dan konflik struktural ini, tapi ada alternatif lain yang bisa ditempuh oleh kedua pihak, baik pemerintah pusat maupun rakyat Papua. Karena sebelum polemik revisi UU Otsus Papua ini, hampir 20 tahun implementasi UU tersebut sudah bermasalah. Dinilai oleh rakyat Papua bahwa mulai diberlakukan UU tersebut  tahun 2001 tidak banyak membawa dampak yang  signifikan bagi perbaikan hidup rakyat Papua. Penggelontoran  dana Otsus  yang begitu besar— sedikitnya ditaksir 100 triliun rupiah sejak daerah itu menyandang status Otonomi Khusus—hingga  2021 yang membiayai sekitar 2-3 juta  orang asli Papua, hanya  dinikmati oleh para elite di birokrasi. Dan yang hanya dirasakan  oleh rakyat Papua di era Otsus adalah antara lain, pelanggaran HAM terus meningkat, kekurangan  fasilitas sekolah -rumah sakit, dan  tiada pasar layak, serta  akses jalan ke kampung-kampung. Bahkan secara apriori bahwa UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang tengah direvisi secara parsial dan sekaligus rencana disahkan oleh DPR  pada Juli mendatang, tidak akan menyelesaikan masalah, justru memperkusut situasi di Tanah Papua. Dan itu hanya menjauhkan kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan kompleksitas konflik Papua melalui eksistensi UU Otsus.

Maka, ada jalan paling bermatabat dan beradab yang telah diserukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada dua pekan lalu. Arahan  presiden yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan(Menko Polhukam) Mahfud MD itu menitik beratkan pada pendekatan dialog bagi penyelesaian konflik di Papua. “Menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi pemerintah akan menyelesaikan persoalan Papua dengan jalan dialog” kata Jokowi, yang diungkapkan oleh Mahfud MD (15 Juni 2021).

Pernyataan Presiden Jokowi itu sangat luar biasa dan perlu diapresiasi sekaligus diseriusi oleh berbagai pihak, terutama para pembantu presiden maupun pemerintah daerah secara hierarkis, baik menteri koordiantor politik, hukum, dan keamanan, KSP, gubernur Papua dan Papua Barat, DPRD Papua dan Papua Barat, MRP dan MRPB. Dan diharapkan Menpolhukam harus secara intensif membangun komunikasi dan koordinasi dengan presiden bagaimana kelajutan atas gagasan pendekatan dialog itu. Agar tidak cenderung jadi pernyataan retoris atau naratif, tapi bisa dirumuskan dalam sebuah kebijakan politik seperti  Instruksi Presiden, misalnya, perihal percepatan dialog Papua-Jakarta.

Tampak pemerintah telah memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan konflik Papua melalui jalan dialog yang inklusif dan bermartabat. Hal ini  pernah diupayakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY), yang mana menunjuk Bambang Dharmono untuk mengurus Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat(UP4B).  Di mana Bambang Dharmono bertugas membangun komunikasi dengan berbagai pihak di Tanah Papua, baik pemerintah daerah, DPR, MRP, LSM, tokoh agama, pemuda, mahasiswa untuk mendukung proses pembangunan yang  tengah dan akan digejot. Setelah itu, SBY menujuk seorang bekas juru runding Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia 2005,  Farid Husein(alm) sebagai Special Envoy (Utusan Khusus) presiden ke Papua. Tugas utusan khusus adalah  untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak, terutama para aktivis kemerdekaan Papua atau OPM, rakyat Papua, dan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat untuk peersiapan menuju dialog Jakarta-Papua.

Tidak terputus. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, gagasan akan dialog antara pemerintah dan rakyat Papua juga digaungkan. Presiden Jokowi  juga tampak memiliki keinginan yang besar agar konflik Papua ini bisa segera dibereskan, melalui jalan dialog. Bahkan Jokowi 13 kali berkunjung ke Papua, melakukan tatap muka dengan rakyat Papua, termasuk pemerintah daerah. Meski kujungan ini dianggap oleh sebagian  lawan politik Jokowi di pemerintahan,  termasuk sejumlah LSM, aktivis HAM, bahkan rakyat Papua  sebagai “wisata pembangunan” yang tak signifikan.  Menurut pandangan para  pemerhati  bahwa konflik Papua harus dilihat secara koprehensif dan holistik: tidak hanya berkutat pada satu aspek pembangunan infrastruktur saja, tetapi perlu diselesaikan  juga persoalan pelanggaran hak asasi manusia dan klarifikasi sejarah politik Papua masuk NKRI yang masih diperdebatkan hingga sekarang.

Selanjutnya, dialog yang dibangun juga harus objektif dan benar-benar  mewakili para pihak yang berkonflik. Sejatinya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua melalui jalan dialog harus dengan subjek yang melakukan perlawanan, seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka(TPNPB-OPM) atau yang dilabeli oleh  pemerintah Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB). Bila pemerintah pusat melakukan perjalanan ke Papua, lalu bertatap muka  dengan pemerintah daerah: gubernur, bupati, wali kota, DPRD atau MRP,  termasuk kelompok  barisan merah putih serta LMA,  itu sebenarnya bukan dialog, tapi itu dimerupakan “monolog”. Karena, orang atau institusi-institusi tersebut adalah bagian dari sistem negara, mereka bukan kombatan( orang atau  organisasi) yang selama ini resisten atau melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Misalnya, KKB, termasuk organisasi  politik yang digagas di diaspora, yakni United Liberation Movement for West Papua(ULMWP).  Karena KKB maupun ULMWP adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan konflik Papua-Indonesia dengan menggendong ideologi Papua merdeka.

Meski ada anggapan seperti itu, tetapi dalam konteks pembangunan fisik Presiden Jokowi telah banyak membuktikan kepada rakyat Papua. Misalnya, membangun  jembatan merah Youtuefa-Jayapura bertipe  pelengkung baja sepanjang 732 meter dengan lebar 21 meter, dan  Jalan Trans Papua yang menghubungkan Jayapura- Jayawijaya, Jalan Trans Papua-Papua Barat dari Kabupaten Nabire(Papua)-Teluk Wondama(Papua Barat). Juga membangun terminal Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong dengan fasilitas memadai, membangun Pasar Modren di Kota Sorong empat lantai, sekaligus merupakan pasar temegah dan terbesar di seluruh Provinsi Papua Barat.

Dari sisi kesejahteraan dan pembangunan, pemerintahan Jokowi cukup serius mengurus Papua walaupun masih banyak yang belum dipehatikan. Hanya dari  sisi politik, kekerasaan yang berujung pada dehumanisasi atau pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua sejak Papua menjadi bagian NKRI sejak tahun 1963 hingga sekarang, belum menjadi perhatian pemerintah. Hingga persolan ini menjadi hal yang cukup memengaruhi berbagai aspek kehidupan lain, serta membuat masyarakat asli Papua maupun non-Papua yang ingin hidup aman dan tenteram untuk mengembangkan hidupnya secara ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan selalu dalam posisi kekhawatiran, kecemasan, dan kegamangan.

Karena itu, satu-satunya jalan terbaik untuk mengakhiri konflik dan mewujudkan pasifikasi Papua adalah dibukanya ruang  dialog. Sudah waktunya, kedua pihak, pemerintah Indonesia dan KKB meletakan senjata dan hentikan letusan untuk memulai membuka lembaran baru yang lebih elegan dan bermatabat.  Sebab perang tidak pernah membawa keutungan apa-apa kecuali merobek dinding-dinding persaudaraan  dan menggerus nilai  serta martabat kemanusiaan. Gencatan senjata yang dilakukan oleh TNI-Polri dan KKB selama ini hanya memperparah keadaan(atau konflik), bahkan justru banyak menyasar penduduk sipil yang berdosa.

Pencinta kemanusiaan sudah tentu  pembela kehidupan. Jadi,  bellum pacis pater, perang adalah bapak dari perdamaian, bukan sebaliknya, inter arma silent leges(pada masa perang hukum tidak bersuara/bisu). Sebab itu, TNI-Polri,  dan KKB segera tanggalkan slogan “NKRI Harga Mati” dan  “Papua Merdeka Harga Mati” untuk duduk berunding atau berdialog  demi mencari jalan damai  sebagai  a way bagi ‘jeda kemanusiaan’ di Tanah Papua. Jangan perpanjang lagi litani kematian dengan menempatkan tempat dan waktu menjadi saksi, karena kemanusiaan adalah mahkota peradabatan. Oleh karena itu, peliharalah kekayaan terluhur manusia, yaitu kehidupan.

Jadi, upaya dialog atau apa pun terminologi yang digunakan untuk ikhtiar perdamaian di Tanah Papua semuanya akan  sia-sia bila tidak ada kebijaksanaan atau  good will dari Presiden Jokowi untuk menyatukan kata dan perbuatan. Adalah  presiden bisa mengonkretkan ungkapannya bahwa untuk penyelesaian masalah Papua jangan dengan pendekatan senjata atau letusan tapi mengutamakan pendekatan dialog.

Segaris dengan ungkapan  itu, tentu  presiden percaya bahwa perikemanusiaan dan cinta berada  di atas pertimbangan politik  sempit, serta berdiam diri di tengah-tengah ketidakadilan adalah suatu kejahatan. Kita semua menunggu “aksi” nyata Presiden  Jokowi untuk  perdamaian di  Tanah Papua! Semoga. (*)

 Penulis adalah:Advokat (Pengacara) muda Papua.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *