oleh

Pemda Diharap Koordinasi dengan Pemprov Soal Sertifikat Vaksin

Untuk Keperluan Penerbangan

TIMIKA – Pemda Kabupaten Mimika diharapkan berkoordinasi kembali dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk memberlakukan kebijakan penggunaan sertifikat vaksin demi keperluan penerbangan ke luar kota.

Walaupun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15/2021, yang menginstruksikan khusus kepada para Gubernur dan Bupati/Wali Kota di wilayah dengan kriteria level 4 dan level 3, dari DKI Jakarta hingga Bali, untuk pelaksanaan kegiatan pelaku perjalanan perjalanan domestik ada beberapa ketentuan selama PPKM Darurat berlangsung.

Disebutkan dalam Inmengdari ini pelaku-pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh seperti pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api harus menunjukan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama, diharapkan dapat dikoordinasikan lagi dengan Pemprov Papua untuk penerapannya di Papua.

Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme saat menggelar jumpa pers di Kantor DPRD Mimika, Selasa (6/7) mengatakan, masalah vaksin ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya masyarakat yang langsung bertanya padanya selaku wakil rakyat soal kebenaran manfaat dari pemberian vaksin. Apalagi kini dengan adanya syarat harus adanya sertifikat vaksin untuk kepentingan perjalanan menggunakan maskapai penerbangan, ini malah membuat masyarakat semakin bingung. Padahal, untuk mendapatkan layanan kesehatan dan memilih layanan kesehatan adalah hak manusia yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Untuk itulah, Aleks berharap kebijakan dari pemerintah pusat ini tidak memberatkan masyarakat dan terkesan memaksakan aturan kepada masyarakat.

“Undang-Undang Kesehatan menyatakan dengan jelas, jika masyarakat boleh memilih untuk menerima pelayanan kesehatan. Saat ini syarat keberangkatan harus membawa sertifikat, berarti ini sudah mengacu kepada pemaksaaan, maka Pemda Mimika harus berkoordinasi lagi dengan Pemprov Papua soal kebijakan harus mengantongi sertifikat,” jelasnya.

Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, adanya kebijakan pemerintah soal pemberian vaksin ini juga ia harapkan tidak menghalangi masyarakat yang memang berkenan divaksin dengan sukarela. Ia harap masyarakat yang tidak berkenan untuk divaksin juga tidak menghalang-halangi masyarakat yang ingin divaksin. Serta sebaliknya, untuk vaksin ini tidak juga diwajibkan kepada masyarakat.

“Program pemerintah silahkan, kita dukung juga, tidak boleh menghalangi siapa yang mau divaksin dan juga tidak boleh memaksakan untuk wajib vaksin karena untuk Swab PCR maupun antigen masyarakat mau, tapi untuk vaksin sebagai syarat perjalanan ini yang harus dikoordinasikan lagi dengan Pemrov Papua,” imbuhnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *