oleh

Satu Jalur di Jalan Budi Utomo, Dishub Diminta Benahi Jalur Alternatif

TIMIKA – Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika diharapkan membenahi sejumlah jalur alternatif bagi warga setelah timbulnya kemacetan di beberapa titik akibat pemberlakukan One Way atau jalan satu arah di Jalan Budi Utomo.

Sehubungan pembelakukan satu jalur one way ini, anggota DPRD Mimika Julian Solossa, Selasa (6/7) meminta pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika untuk membenahi jalur alternatif bagi warga.

“Kami harapkan Dinas Perhubungan bisa membenahi jalur alternatif bagi warga setelah pemberlakuan satu arah di Jalan Budi Utomo, sebab sekarang macet di jalan-jalan lainya seperti di Jalan Serui Mekar,” ujarnya.

Politisi PDIP ini mengungkapkan jika akibat Jalan Budi Utomo hanya diperbolehkan satu arah, maka warga di Jalan Serui Mekar seperti terkurung dalam kemacetan arus lalulintas.

Seperti yang dialaminya, hanya untuk ke Jalan Pendidikan saja dengan menggunakan mobil, ia harus memutar jauh dan terjebak dalam kemacetan di lampu merah. Demikian pula dengan warga di jalan-jalan lainnya di dalam Kota Timika.

Menurutnya, karena kepadatan lalulintas di perempatan Jalan Yos Sudarso–Jalan Bougenvile–Jalan Pendidikan, terpaksa ia harus membatalkan sejumlah agenda yang hendak dihadirinya karena terjebak kemacetan.

Ia meminta Dinas Perhubungan kembali membuka median jalan di depan Jalan Serui Mekar yang menghubungkan dengan Eks Pasar Swadaya, agar warga bisa mempunyai jalur alternatif. Pada dasarnya ia mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah namun perlu ada penyesuaian lainnya berkaitan dengan diberlakukannya satu jalur one way di Jalan Budi Utomo.

Untuk itulah ia mendesak dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar Dishub Mimika membuka median jalan sehingga kembali terbuka perempatan Jalan Yos Sudarso – Jalan Serui Mekar – Jalan Eks Pasar Swadaya.

Solossa menambahkan, pemerintah diminta bergerak cepat merespon kesusahan warga agar mencegah potensi warga main aturan sendiri.

Ia juga menilai penerapan arus lalulintas terbaru itu harus disosialisasi lebih gencar sehingga warga bisa mengerti. Selain itu perlu ada kajian lebih lanjut terhadap dampak kebijakan itu, sehingga tidak perlu ada warga masyarakat khususnya kalangan ekonomi bawah yang dikorbankan. Seperti contohnya potensi naiknya tarif ojek karena jarak tempuh lebih jauh, serta kelancaran lalulintas yang terhambat di sejumlah titik perlu direspon pembenahan oleh pemerintah khususnya OPD terkait, karena bisa berpotensi timbul kecelakaan lalulintas.

Selain itu kata Solossa, berdasar dari perkembangan respon warga terhadap kebijakan one way  di Jalan Budi Utomo, pihaknya bisa saja mengintervensi OPD terkait dengan memanggil untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Apalagi pergelaran PON dan Pesparawi di Kabupaten Mimika semakin mendekat, sehingga dirasa perlu untuk mempersiapkan warga Mimika sebagai tuan rumah yang baik, tentunya tanpa harus terbebani dengan kebijakan yang diambil pemerintah daerah. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *