oleh

PPKM Mikro Diterapkan di Mimika

TIMIKA – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika akhirnya mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Ini menjadi kesepakatan dalam Rapat Koordinasi PPKM oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Mimika pada Rabu (7/7) kemarin di Hotel Grand Mozza.

Rapat dipimpin oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH bersama Kapolres, AKBP I Gusti Gde Era Adinatha, Wakil Ketua 1 DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme serta perwakilan Kodim 1710/Mimika dan dihadiri para pimpinan OPD.

PPKM di Mimika berlaku selama sebulan mulai 7 Juli sampai 7 Agustus 2021. Salah satu poin terpenting dari keputusan ini adalah pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah. Hanya 12 jam sehari mulai pukul 06.00 WIT sampai 18.00 WIT. Namun ada pengecualian bagi beberapa sektor esensial seperti logistik dan bahan makanan, bahan bakar, kesehatan dan PLN.

Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring atau online. Fasilitas publik seperti perkantoran, tempat ibadah, pasar hingga restoran hanya beroperasi sampai Pukul 18.00 WIT dengan kapasitas 50 persen. “Aktivitas hanya sampai jam 6 sore. Sudah harus tutup, toko dan semuanya tutup,” tegas Bupati dalam rapat.

Bupati Omaleng menyatakan, PPKM diberlakukan selama sebulan untuk mempercepat penurunan kasus. Jika dalam sebulan kasus tak juga turun maka dilakukan lockdown total. Jika tidak berhasil juga, maka beberapa agenda seperti PON dan Pesparawi terpaksa harus dibatalkan.

Sementara untuk pelaku perjalanan yang masuk ke Mimika diatur dalam keputusan bersama. Dari luar Papua wajib PCR test negative dengan masa berlaku 7×24 jam dan sertifikat vaksin minimal tahap pertama. Untuk perjalanan intra Papua, wajib test antigen dengan masa berlaku 3×24 jam. Pelaku perjalanan dari Tembagapura ke Timika wajib test antigen 3×24 jam dan sertifikat vaksin.

Selama masa PPKM, Bupati Omaleng juga memberikan target kepada Dinas Kesehatan untuk mempercepat vaksinasi. Dimana minimal 50 persen warga Mimka sudah harus divaksin dalam sebulan. Begitu juga dengan ketersediaan tempat tidur, stok oksigen dan alat medis lainnya harus dipersiapkan sebagai langkah antisipasi jika terjadi lonjakan kasus yang membutuhkan penanganan serius.

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra mengatakan cakupan vaksinasi di Mimika baru mencapai 24 persen penduduk di sekitar Kota Timika. Namun kecepatan vaksinasi sudah meningkat. Sehari sudah mencapai 3 ribu suntikan. Jadi total suntikan vaksin di Mimika sudah mencapai 42 ribu. Sementara stok vaksin saat ini ada 21 ribu dosis.

Sementara itu Sekda Mimika, Michael Gomar, SSTP MSi menambahkan, keputusan Satgas Covid-19 Kabupaten Mimika yang menerapkan PPKM merupakan pertama di Papua. “Di Papua kami Mimika yang pertama kali terapkan PPKM karena belajar dari pengalaman sebelumnya, akibat keterlambatan kebijakan, jadi atas perintah Bupati, maka kesepakatan ini kesepakatan bersama  Forkopimda,” jelasnya.

Pelaksanaan PPKM akan kembali dievaluasi melihat perkembangan kasus Covid-19 di Mimika. Untuk itu Sekda berharap masyarakat benar-benar patuh agar kasus di Mimika bisa ditekan dan ekonomi bisa pulih kembali seperti sedia kala.

Kadinkes, Reynold Ubra juga menyatakan, PPKM merupakan langkah untuk mengantisipasi varian delta di Timika. Dimana penularan varian delta bukan droplet, tapi airborne atau melalui udara. “Kalau ada angin lebih cepat penularannya. Karena itu apa yang sudah ditetapkan oleh Satgas Covid-19 harap kerjasama dengan semua pihak diterapkan bersama,” tegasnya.

Direktur RSUD Mimika, dr Antonius Pasulu mengatakan, PPKM diharapkan bisa menekan kasus Covid-19. Mengingat keterbatasan sumber daya mulai dari tempat tidur dan fasilitas lainnya. Dalam dua hari saja, terjadi lonjakan keterisian tempat tidur di RSUD Mimika dari 14 persen menjadi 31 persen. Menurutnya, ini mengkhawatirkan karena RSUD sendiri memberikan batasan 25 persen keterisian atau maksimal 30 persen.

Terkait kebutuhan oksigen, RSUD memiliki 1.000 tabung oksigen. Adapun kebutuhan minimal 30 tabung oksigen setiap hari, bahkan bisa lebih jika terjadi lonjakan. Sehingga oksigen harus ditambah. Sebab 5 menit saja pasien tidak mendapat supply oksigen maka bisa berakibat fatal.

Daya tampung tempat tidur pasien Covid-19 di RSUD sebanyak 61 tempat tidur. Sudah terisi 31 persen. Sehingga pelayanan esensial mulai dikurangi untuk rawat inap. Unit gawat darurat tetap normal. RSUD akan berkoordinasi dengan RSMM dan RS Kasih Herlina serta Puskesmas untuk perketat rujukan. Jika pasien yang bisa ditangani di Puskesmas maka tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *