oleh

Selesaikan Masalah PHK 33 Karyawan, DPRD akan Bentuk Pansus dan Kembali Gelar RDP Bersama Manajemen Freeport

TIMIKA – DPRD Kabupaten Mimika berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan persoalan dugaan adanya penganiayaan yang diterima oleh beberapa karyawan dari total 33 karyawan tujuh suku, yang di-PHK akibat melakukan pemalangan pada fasilitas perusahaan karena tidak berkenan untuk divaksin. Selain akan membentuk Pansus, DRPD juga akan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Tenaga Kerja dan manajemen PT Freeport Indonesia.

Keputusan itu diambil oleh Wakil Ketua I Aleks Tsenawatme setelah hari ini, Komisi C DPRD Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang serbaguna, Rabu (28/7). Namun, karena ketidakhadiran manajement PT Freeport, maka RDP ini ditunda. Walaupun ditunda, namun kata Aleks, RDP tetap akan dilakukan dengan dijadwalkan ulang.

Aleks mengatakan, dalam konteks masalah ini, ada dua hal yang akan dibahas yakni terkait dengan PHK ke 33 karyawan dan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penganiayaan yang dialami oleh beberapa karyawan. Soal Pansus ini sebutnya, akan dibentuk guna menyelesaikan persoalan penganiayaan beberapa karyawan.

“Manajemen tidak hadir, jadi RDP kita tunda dan akan dijadwalkan lagi, kami akan buat undangan, estimasi waktu empat sampai lima hari, sehingga undangan berikut mereka harus pastikan hadir,” jelasnya.

Senada dengan hal itu, Ketua Komisi C DPRD Mimika, Elminus B Mom mengatakan, melihat adanya tindak penganiayaan yang diduga dialami oleh beberapa karyawan yang menolak vaksin, maka DRPD akan membentuk Pansus penanganan masalah ini.

“Kami akan bentuk Pansus soal penganiayaan karyawan tersebut, ini perusahaan raksasa, tidak boleh ada penganiayaan, ini seperti pelanggaran HAM, kami akan rapat kembali,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Paulus Yanengga mengatakan, melihat kasus yang dialami oleh 33 karyawan ini, pemerintah tidak bisa mengambil keputusan dan bicara sepihak. Untuk itulah, sesuai dengan aturan Perundangan-Undangan, pemerintah kini mengambil data dari korban yang di-PHK dan dari pihak manajemen. Walaupun tidak merinci isi dari laporan yang disampaikan oleh para karyawan, namun pemerintah sebut Paulus, akan melakukan mediasi antara pekerja dan manajemen. Dan apabila dari mediasi ini tidak menemui kesepakatan maka akan didorong ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Jadi sekarang ini mereka (pegawai Disnaker) sedang mengambil keterangan, keteranganya kita terima dulu baru kita panggil dua-dua untuk mediasi,” jelasnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *