oleh

Nekat Demo di Masa PPKM, Massa Dibubarkan di Tengah Jalan

TIMIKA – Adanya seruan aksi unjuk rasa oleh beberapa organisasi mahasiswa di Mimika yang menentang rencana penerapan lockdown langsung direspon oleh Pemda Mimika bersama Polres Mimika.

Aksi rencananya digelar Kamis (29/7) di Kantor Pusat Pemerintahan. Namun aksi itu terpaksa dibubarkan bahkan ketika massa yang jumlahnya tidak sampai 20 orang itu masih dalam perjalanan ke SP 3.

Polres Mimika juga tidak memberikan izin keramaian lantaran dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang melarang adanya kegiatan kerumunan. Sehari sebelum aksi, Polres Mimika bahkan sudah melakukan pendekatan untuk mencegah tapi kemudian kelompok mahasiswa dari GMNI, PMII dan HMI itu nekat melakukan aksi yang akhirnya dibubarkan di tengah jalan.

Di Kantor Puspem, aparat keamanan dari Polres Mimika yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mimika, AKP Roberth Hitipeuw melakukan penjagaan di pintu gerbang dibantu Satpol PP. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Yulianus Sasarari didampingi beberapa pimpinan OPD juga bersiap menyambut kedatangan pendemo.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Yulianus Sasarari menegaskan, larangan demo bukan untuk membungkam demokrasi. Tapi Presiden sudah menginstruksikan agar tidak ada kegiatan kerumunan di masa PPKM.

Ia menjelaskan, bahwa PPKM bahkan rencana lockdown oleh pemerintah semata dilakukan untuk menekan penularan wabah Covid-19. Untuk itu ia berharap seluruh masyarakat bisa memaklumi situasi tersebut. “Aktivitas tetap berjalan tapi dibatasi. Bahkan pada saat penyekatan, jika ada hal mendesak masyarakat bisa diperbolehkan,” jelasnya.

Kabag Ops Polres Mimika AKP, Roberth Hitipeuw menambahkan, pemberlakukan PPKM dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kebijakan itu ditempuh untuk mengurangi mobilitas masyarakat demi menekan penularan virus corona.

“Masing-masing daerah harus mengambil langkah salah satunya lewat PPKM. Tapi ada beberapa komunitas atau perkumpulan masyarakat yang sebagian kecil saja menilai kebijakan pemerintah tidak relevan. padahal kebijakan pimpinan itu adalah menyelamatan banyak orang dan keselamatan masyarakat umum,” jelasnya.

Polres Mimika mengawal pergerakan kelompok mahasiswa yang hendak berdemo. Tapi karena tidak memiliki izin maka terpaksa dibubarkan dalam perjalanan menuju Kantor Puspem. Pendekatan sudah dilakukan tapi tetap nekat sehingga aparat keamanan terpaksa membubarkan.

“Kalau sanksi tidak, tapi namanya pelanggaran salah satunya mengumpulkan massa gunakan kendaraan sehingga menimbulkan kerumunan. Sudah jelas, di masa pandemi wajib protokol kesehatan. Jadi kita bubarkan dan berikan pemahaman,” tutur Roberth. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *