oleh

Jalan Panjang Proses Divestasi 10 Persen Saham PTFI Belum Usai

TIMIKA – Butuh setengah abad bagi Indonesia untuk bisa memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia yang selama ini dikuasai Freeport McMoran yang bermarkas di Amerika Serikat. Dari 51 persen itu, 10 persen diantaranya adalah milik Provinsi Papua. Dimana dari 10 persen itu, ada 7 persen merupakan bagian Kabupaten Mimika.

Pembagian ini disahkan dalam bentuk penandatanganan kesepakatan pada Tahun 2018 lalu oleh Pemerintah Pusat melalui Inalum dengan Freeport McMoran dan juga melibatkan pemerintah daerah. Sudah tiga tahun lebih pasca penandatangan kesepakatan, namun Mimika sebagai salah satu pemegang saham belum mendapatkan hak berupa dividen.

Memang dalam dua tahun yakni 2019 dan 2020, PTFI tidak membagikan dividen. Tapi mulai Tahun 2021 ini, perusahaan yang melakukan eksplorasi di Distrik Tembagapura itu disebut mulai membagikan dividen kepada pemegang saham. Hanya saja, dividen bagi Papua termasuk Mimika, kemungkinan belum bisa diberikan karena beberapa kendala.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Ir Syahrial, MM yang ditemui di Kantor Bappeda, Selasa (3/8) menyatakan, proses divestasi 10 persen saham untuk Papua belum mengalami perkembangan yang signifikan.

Saham 10 persen, dikelolah oleh PT Papua Divestasi Mandiri. Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Perda Provinsi Papua. Namun Perusda ini belum disahkan dengan pembuatan akta notaris. “Sampai saat ini akta notaris belum diselesaikan oleh provinsi, sehingga kelanjutan proses seperti perjanjian pengembalian saham belum kita lanjutkan,” ujarnya.

Jadi menurutnya, perkembangan dari proses divestasi pasca penandatangan kesepakatan belum ada kemajuan. Sebab akta notaris sebagai dasar hukum dan juga menetapkan dewan pengawas, komisaris dan lainnya belum selesai. “Pokoknya sepanjang belum ada kita punya akta notariss selesai sama belum ada perjanjian utang piutang kita tidak bisa dapat dividen dari hasil divestasi,” terang Syahrial.

Setelah pembentukan Perusda kata dia, masih ada proses selanjutnya sebelum pembayaran dividen. Sebab divestasi saham 10 persen termasuk 7 persen milik Mimika, ditalangi oleh PT Inalum. Jadi Pemprov dan Pemda Mimika memiliki kewajiban utang yang harus dibayar. Pembayaran ini akan dilakukan dengan skema bisnis melalui PT Papua Divestasi Mandiri. Sehingga, harus ada perjanjian kerjasama yang harus dibuat. Seperti jangka waktu pembayaran utang dan lainnya.

Sambil menyelesaikan akta notaris, Pemda Mimika sudah menyurati Inalum untuk membahas perjanjian yang harus diselesaikan. “Ini yang kita mau dorong lagi supaya bisa dibahas dulu kita punya perjanjian supaya kita punya gambaran, berapa besar utang dan dividen. Itu bisa dijadikan dasar untuk perencanaan pembangunan,” terang Syahrial. (sun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *