oleh

Anggota Dewan Batal ke Jayapura karena Terkendala Surat PCR

TIMIKA – Para Anggota DPRD Kabupaten Mimika terpaksa batal bertolak ke Jayapura untuk melaksanakan perjalanan kerja pada Kamis (5/8). Pembatalan keberangkatan mereka ini dikarenakan tidak mengantongi salah satu syarat keberangkatan yakni surat PCR. Pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Biak di Bandara Moses Kilangin Sisi Selatan tidak melegalisasi keberangkatan mereka sebab tidak mengantongi surat PCR.

Melihat hal ini, salah satu Anggota DPRD, Mariunus Tandiseno mengatakan adanya kebijakan pemberlakuan syarat penerbangan yakni salah satunya mengantongi surat PCR ke dalam wilayah Papua sebenarnya harus dikaji ulang, sebab Jayapura juga masuk dalam pemberlakuan PPKM Level IV. Termasuk Timika juga yang masuk dalam pemberlakuan PPKM Level IV, dan menggunakan surat antigen serta surat vaksin saja tanpa harus surat PCR untuk perjalanan ke dalam wilayah Papua.

“Penerbangan ke dalam wilayah Papua diharapkan bisa menggunakan surat antigen saja, karena sama-sama masuk dalam wilayah yang masuk dalam kebijakan PPKM level IV, diharapkan ada kebijakan lagi pemerintah agar tidak membebani masyarakat sebagai pelaku perjalanan,” jelasnya.

Dikatakan Politisi Partai Golkar ini, untuk mendapatkan surat PCR juga masyarakat harus berkorban baik materi maupun tenaga. Sebab, untuk mendapatkan surat PCR di RSUD membutuhkan waktu dua sampai tiga hari. Padahal, dalam satu hari ada tiga maskapai penerbangan dan masyarakat yang akan berangkat karena suatu keperluan ataupun emergency sangat memerlukan kebijakan yang pro kepada masyarakat.

“Kira-kira solusinya seperti apa untuk masyarakat ini agar tidak berat, masyarakat sebagai pelaku perjalanan, tapi kalau kebijakan surat anti gen, vaksin saja, antar Papua saja, jangan sampai ada masalah apa-apa begitu di bandara, masyarakat sudah banyak yang mengeluh, karena orang berangkat itu kalau ada emergency jadi jangan dipersulit lagi,” ungkapnya.

Mariunus yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD ini mengatakan juga jika adanya kebijakan Pemberlakuan PPKM level 4 di Papua harus dilihat lagi oleh pemerintah. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *