oleh

Anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 Kembali Berkantor

Masuknya para anggota dewan periode lalu ini dikarenakan memang sesuai dengan hukum yang tertinggi di Indonesia ini yakni Mahkamah Agung. Maka, ia berharap baik Gubernur Papua, KPU Mimika, Bupati Mimika tidak lalai lagi dalam mengeluarkan keputusan soal status mereka. Selanjutnya Kibak juga berharap agar semua pihak ikut menjaga ketertiban dan keamanan di daerah ini. Ia pun menjamin jika masalah ini tidak akan membuat pihaknya berbuat anarkis dengan merusak fasilitas yang ada di DRPD, sebab ini adalah gedung rakyat yang dibangun dengan uang rakyat. Hal ini ia sampaikan sebab selama  ini telah beredar berita hoax yang menyebutkan jika mereka akan merusak fasilitas di DPRD apabila status mereka tidak diperjelas sampai 7 Agustus lalu.

Maka, ia berharap sebelum tanggal 17 Agustus sebagai hadiah kemerdekaan sudah keluar SK Gubernur Papua. “Kami harap sebelum 17 Agustus itu keputusan Gubernur Papua sudah ada, ini sebagai hadiah untuk kami,” ujarnya.

Lanjutnya, ia berharap semua masyarakat juga bisa bersama-sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan demi pembangunan di daerah ini.

Dalam kesempatan ini, Kibak juga mempertanyakan dasar hukum soal agenda yang kini dilakukan oleh para anggota dewan Periode 2109-2024 soal pembahasan APBD perubahan. Jika Sekwan tegasnya masih berani menjalankan aktivitas kedewanan, dengan tegas Kibak mengatakan akan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian.

Ditambahkan Anthon Kemong jika pihaknya berharap Gubernur Papua diharapkan bisa mendengarkan apa yang menjadi hak dari para anggota dewan periode lalu ini. Dalam mencari keadilan, banyak hal yang sudah mereka lakukan. Baik Gubernur maupun Bupati sebutnya sudah menabrak aturan yang ada. Maka, dengan tegas ia juga mengatakan jika sebelum 17 Agustus Gubernur sudah mengeluarkan SK. “SK cepat dikeluarkan, mengaktikan kami kembali, kami tidak pernah bikin ribut di daerah ini, kami dengan sabar ikuti prosedur hukum, hak politik kami ‘diperkosa’ di daerah ini, kami anak-anak negeri semua, pak Gubernur lihat kami, kami juga dukung PON dan Pesparawi,” ungkapnya.

Sementara itu, Theo Deikme mengatakan sampai sejauh ini, ada pertanyaan ke mana lagi dan menempuh jalur hukum yang mana lagi. Semua jalur hukum sudah ditempuh, sehingga keadilan harus berpihak pada mereka.

Sementara itu, berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 2/ G/ 2020/ PTUN.JPR serta penjelasan PTUN Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1) Membatalkan dan mencabut Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/266/ Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD KabupatenMimika Periode Tahun 2019-2024, selanjutnya.

2)  Menerbitkan Keputusan Gubernur Papua yang baru terkait pengesahan keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Periode 2019-2024.

3) Terkait kewajiban Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai anggota DPRD KabupatenMimika maka sesuai Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bupati Mimika segera menganggarkan dan membayar hak-hak keuangan sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 Sisa masa jabatan 1 (satu) tahun sampai dengan 25 November 2020.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *